STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA PERDESAAN TERINTEGRASI DI KABUPATEN BUTON SULAWESI TENGGARA

Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara memiliki kekayaan sumber daya alam, budaya, dan peninggalan bersejarah yang melimpah di berbagai areanya. Keinginan yang kuat untuk mengimplementasikan visi dan misi pengembangan pariwisata, luasnya area pengembangan, serta minimnya anggaran pengembangan pariwisata menjadikan penentuan Key Tourism Area (KTA) sebagai bagaian dari strategi pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buton berbasis Pariwisata Perdesaan Terintegrasi amat dibutuhkan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan tantangan pariwisata Kabupaten Buton, hingga merancang strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Buton berbasis pariwisata perdesaan terintegrasi. Beberapa langkah yang dilakukan, yaitu memetakan potensi pariwisata Kabupaten Buton, menentukan KTA, dan juga merumuskan strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Buton berbasis pariwisata perdesaan terintegrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan tiga bentuk pengumpulan data. yaitu wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Seluruh data dituangkan dan dianalisis melalui Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Interpretive Structural Modelling (ISM) yang menghasilkan luaran dalam bentuk strategi pengembangan pariwisata berbasis pariwisata perdesaan terintegrasi di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menyimpulkan hasil pemetaan potensi pariwisata Kabupaten Buton lebih menitikberatkan kepada wisata alam, wisata budaya, dan wisata sejarah. Hasil penghitungan berupa analisis prioritas strategi pengembangan berbasis kawasan merekomendasikan bahwa Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Pasarwajo merupakan prioritas pengembangan pariwisata Kabupaten Buton. Adapun strategi pengembangan pariwisata berbasis pariwisata perdesaan terintegrasi adalah berupa perintegrasian pusat koordinasi dan pengembangan, pengembangan infrastruktur dan amenitas, pembuatan rencana induk pengembangan pariwisata perdesaan terintegrasi, pemberdayaan masyarakat dan UMKM, kolaborasi antara lembaga dan stakeholder, kendala dan solusi, serta evaluasi dan monitoring.